Download

Kepmenkes NOMOR  949/MENKES/SK/VIII/2004

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  949/MENKES/SK/VIII/2004

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEWASPADAAN DINI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang         : a.  bahwa   kejadian  luar  biasa   (KLB)   penyakit   masih   menjadi masalah  kesehatan  masyarakat  karena  dapat  menyebabkan jatuhnya korban  kesakitan dan kematian yang besar sehingga perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan tepat dan cepat;

b.  bahwa  agar  dapat  dilakukan  peningkatan  kewaspadaan  dan kesiapsiagaan  menghadapi  kemungkinan  kejadian  luar  biasa (KLB), perlu  juga diindentifikasi adanya ancaman kejadian luar biasa  (KLB)  beserta  kondisi  rentan  yang  memperbesar  resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB);

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu   membentuk       Peraturan                  Menteri                 Kesehatan        tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem  Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

Mengingat           : 1.  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular  (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2.  Undang-undang  Nomor     23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan (Lembaran          Negara Tahun                               1992              Nomor      100,         Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.  Peraturan           Pemerintah         Nomor        40       Tahun         1991         tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3447);

5.  Peraturan           Pemerintah         Nomor        41       Tahun         1999         tentang

Pengendalian  Pencemaran  Udara  (Lembaran  Negara  Tahun

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

6.  Peraturan           Pemerintah         Nomor        25       Tahun         2000         tentang Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  Sebagai Daerah  Otonom  (Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor  54, Tambahan Lembaran

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/ Per/VIII/1989 tentang   Jenis  Penyakit  Tertentu  Yang  Dapat  Menimbulkan Wabah, Tata Cara  Penyampaian  Laporannya dan  Tata  Cara Penanggulangan Seperlunya;

9.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

10. Keputusan            Menteri        Kesehatan           Nomor        1116/Menkes/SK/ VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/ Menkes/SK/X/2003 tentang           Pedoman                         Penyelenggaraan                                             Sistem          Surveilans Epidemiologi  Penyakit  Menular  Dan  Penyakit  Tidak  Menular Terpadu;

Menetapkan  :

MEMUTUSKAN :

Kesatu                   : PERATURAN              MENTERI          KESEHATAN       TENTANG                 PEDOMAN PENYELENGGARAAN                                                                  SISTEM                 KEWASPADAAN    DINI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB).

Kedua                    : Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem  Kewaspadaan  Dini  Kejadian Luar Biasa  (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Ketiga                     : Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem  Kewaspadaan  Dini  Kejadian Luar  Biasa  (KLB)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum  Kedua merupakan   pedoman         bagi      tenaga  kesehatan           baik        di                               Sarana Kesehatan  Pemerintah,   Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  Unit Pelaksana Teknis atau di Laboratorium Kesehatan.

Keempat               : Pembinaan              dan           Pengawasan              Penyelenggaraan                Sistem Kewaspadaan  Dini  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  dilakukan  oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kelima                    : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2004

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

Lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor          : 949/Menkes/SK/VIII/2004

Tanggal  : 26 Agustus 2004

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini

Kejadian Luar Biasa

I.      Pendahuluan

A.  Latar Belakang

Kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan  berbahaya  lainnya  masih  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat karena dapat menyebabkan  jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar,          menyerap     anggaran                          biaya           yang         besar                            dalam                          upaya penanggulangannya,  berdampak  pada  sektor  ekonomi,  pariwisata  serta berpotensi                      menyebar           luas   lintas    kabupaten/kota,           propinsi     bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya.

Diare, campak dan demam berdarah dengue merupakan je nis penyakit yang sering  menimbulkan  KLB  di  Indonesia.  Beberapa  jenis  KLB  mengalami penurunan seperti,  diare, campak dan malaria, tetapi beberapa jenis KLB penyakit         lainnya   justru            semakin            meningkat                      seperti              demam                        berdarah, keracunan  makanan  dan  bahan  berbahaya  lainnya  serta  munculnya  KLB penyakit baru seperti SARS, HFMD, Hepatitis E dan lain-lain. Demikian juga beberapa penyakit yang sudah dianggap tidak menjadi masalah masyarakat timbul kembali seperti KLB difteri, chikungunya, leptospirosis dan kolera.

Penanggulangan wabah/KLB penyakit menular diatur dalam UU. No. 4 tahun

1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  PP  No  40  tahun  1991  tentang Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular,  Peraturan  Menteri  Kesehatan No. 560 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah. Pada tahun 2000,  Indonesia menerapkan secara penuh UU No. 22 tahun

1999  tentang            Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  25  tahun  1999  tentang

Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah,  yang kemudian diikuti    dengan terbitnya                            PP   No.                         25         tahun 2000   tentang Kewenangan               Pemerintah                dan                            Kewenangan             Propinsi          Sebagai       Daerah Otonom  yang   berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan  penanggulangan wabah/KLB.

KLB penyakit dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang  besar, yang juga berdampak pada pariwisata, ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan

terkait. Kejadian-kejadian KLB perlu dideteksi secara dini dan diikuti tindakan yang  cepat  dan  tepat,  perlu  diidentifikasi  adanya  ancaman  KLB  beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko terjadinya KLB agar dapat dilakukan peningkatan  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  menghadapi  kemungkinan KLB, dan oleh karena itu perlu diatur dalam pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.

B. Pengertian

1.       Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang  jumlah  penderitanya  meningkat  secara  nyata  melebihi  dari  pada keadaan  yang  lazim  pada   waktu  dan  daerah  tertentu  serta  dapat menimbulkan  malapetaka.  Menteri  menetapkan  dan  mencabut  daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit  wabah sebagai daerah wabah.

2.       Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  adalah  timbulnya  atau  meningkatnya kejadian       kesakitan             dan      atau       kematian             yang      bermakna           secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

3.       Penanggulangan    KLB         adalah   kegiatan               yang      dilaksanakan      untuk menangani  penderita,  mencegah  perluasan  kejadian  dan  timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi.

4.       Program Penanggulangan KLB adalah suatu proses manajemen yang bertujuan agar  KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pokok program  penanggulangan KLB adalah identifikasi ancaman KLB secara         nasional,              propinsi                dan        kabupaten/kota;              upaya    pencegahan terjadinya KLB dengan melakukan  upaya perbaikan kondisi rentan KLB; penyelenggaraan  SKD-KLB,  kesiapsiagaan  menghadapi  kemungkinan adanya KLB dan tindakan penyelidikan dan  penanggulangan KLB yang cepat dan tepat. Secara skematis program  penanggulangan  KLB dapat dilihat pada Skema 1 terlampir.

5.       Sistem Kewaspadaan Dini KLB (SKD-KLB) merupakan kewaspadaan terhadap       penyakit              berpotensi      KLB         beserta                faktor-faktor      yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveilans epidemiologi dan  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  sikap  tanggap  kesiapsiagaan, upaya-upaya  pencegahan  dan  tindakan  penanggulangan  kejadian  luar biasa yang cepat dan tepat.

6.       Peringatan Kewaspadaan Dini KLB  merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

7.       Deteksi  dini  KLB  merupakan  kewaspadaan  terhadap  kemungkinan terjadinya KLB dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan  sistematis               terhadap perkembangan penyakit berpotensi             KLB dan                perubahan kondisi rentan           KLB         agar       dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB.

8.       Direktorat Jenderal              Pemberantasan                Penyakit              Menular              dan Penyehatan  Lingkungan,  Departemen  Kesehatan  (Ditjen  PPM&PL) adalah     unit organisasi     Departemen    Kesehatan yang            membidangi pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan.

9.       Dinas Kesehatan Propinsi adalah  unit organisasi pemerintah daerah Propinsi yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan.

10.   Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah unit organisasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota   yang     bertanggungjawab          dalam    bidang kesehatan.

11.   Sarana       Kesehatan          adalah  tempat yang      digunakan           untuk menyelenggarakan  upaya  kesehatan  antara  lain  adalah   Puskesmas, Rumah Sakit, Praktik Bersama atau perorangan dan Laboratorium,  baik pemerintah maupun swasta.

12.   Penyakit   berpotensi KLB adalah  jenis penyakit yang dapat menimbulkan KLB. Jenis-jenis penyakit penyebab terjadinya KLB ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, yang secara operasional bergantung pada kajian epidemiologi yang dilakukan secara nasional, propinsi atau kabupaten/kota menurut waktu dan daerah.

13.   Kondisi  rentan  KLB  adalah kondisi  masyarakat,  lingkungan-perilaku, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB.

C. Ruang Lingkup

Secara operasional kegiatan SKD-KLB meliputi kajian epidemiologi secara terus menerus dan sistematis terhadap penyakit berpotensi KLB dan kondisi rentan KLB, Peringatan  kewaspadaan dini KLB, dan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan arana kesehatan pemerintah dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya KLB.

II.  Tujuan

1.  Tujuan Umum

Terselenggaranya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB.

2.  Tujuan Khusus

a.  Teridentifikasi adanya ancaman KLB.

b.  Terselenggaranya peringatan kewaspadaan dini KLB.

c.  Terselenggaranya  kesiapsiagaan  menghadapi  kemungkinan  terjadinya

KLB.

d.  Terdeteksi secara dini adanya kondisi rentan KLB.

e.  Terdeteksi secara dini adanya KLB.

f.     Terselenggaranya penyelidikan dugaan KLB.

III.    Penyelenggaraan SKD-KLB

A.      Pengorganisasian

Sesuai dengan peran dan fungsinya maka setiap Unit Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan     Propinsi               dan Departemen Kesehatan wajib menyelenggarakan             SKD-KLB dengan membentuk unit pelaksana yang bersifat fungsional atau struktural.

B.      Sasaran

Sasaran SKD-KLB meliputi penyakit berpotensi KLB dan kondisi rentan KLB.

C.      Kegiatan SKD-KLB

Secara         umum  kegiatan SKD-KLB meliputi kajian epidemiologi untuk mengidentifikasi ancaman KLB, peringatan kewaspadaan dini  KLB, peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB. Kewaspadaan terhadap KLB berupa deteksi dini KLB, deteksi dini kondisi rentan KLB serta penyelidikan dugaan adanya KLB.

Secara skematis hubungan kegiatan SKD-KLB satu dengan yang lain dapat dilihat pada Skema 2 terlampir.

1.       Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Untuk mengetahui adanya ancaman KLB, maka dilakukan kajian secara terus menerus dan sistematis terhadap berbagai jenis penyakit berpotensi KLB dengan menggunakan bahan kajian :

a.       data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB,

b.      kerentanan masyarakat, antara lain status gizi dan imunisasi,

c.       kerentanan lingkungan,

d.      kerentanan pelayanan kesehatan,

e.      ancaman  penyebaran  penyakit  berpotensi  KLB  dari  daerah  atau negara lain, serta

f.        sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi.

Sumber data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB adalah :

a.       laporan KLB/wabah dan hasil penyelidikan KLB,

b.      data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya,

c.        surveilans terpadu penyakit berbasis KLB,

d.       sistem peringatan dini-KLB di rumah sakit .

Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi adalah :

a.       data surveilans terpadu penyakit,

b.      data surveilans khusus penyakit berpotensi KLB,

c.       data cakupan program,

d.      data  lingkungan  pemukiman  dan  perilaku,  pertanian,  meteorologi geofisika

e.      informasi masyarakat sebagai laporan kewaspadaan KLB,

f.        data lain terkait

Berdasarkan               kajian         epidemiologi           dirumuskan           suatu         peringatan kewaspadaan dini KLB pada daerah dan periode waktu tertentu.

2.       Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Peringatan kewaspadaan dini KLB dan atau terjadinya peningkatan KLB pada daerah tertentu dibuat untuk jangka pendek (periode 3-6 bulan yang akan  datang)  dan  disampaikan  kepada  semua  unit  terkait  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota,   Dinas  Kesehatan  Propinsi,  Departemen Kesehatan, sektor terkait dan anggota masyarakat, sehingga mendorong peningkatan  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap  KLB  di  Unit Pelayanan    Kesehatan          dan        program         terkait        serta peningkatan kewaspadaan masyarakat perorangan dan kelompok.

Peringatan  kewaspadaan  dini  KLB  dapat  juga  dilakukan terhadap penyakit  berpotensi KLB dalam jangka panjang (periode 5 tahun yang akan  datang),  agar  terjadi  kesiapsiagaan yang  lebih  baik  serta  dapat menjadi acuan perumusan perencanaan                           strategis  program penanggulangan KLB.

3.       Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

Kewaspadaan dan  kesiapsiagaan  terhadap  KLB  meliputi  peningkatan kegiatan  surveilans untuk deteksi dini kondisi rentan KLB; peningkatan kegiatan  surveilans  untuk  deteksi  dini  KLB;  penyelidikan  epidemiologi adanya dugaan KLB;  kesiapsiagaan menghadapi KLB dan mendorong segera dilaksanakan tindakan penanggulangan KLB.

a.       Deteksi Dini Kondisi Rentan KLB .

Deteksi dini kondisi rentan KLB merupakan kewaspadaan terhadap timbulnya  kerentanan  masyarakat,  kerentanan  lingkungan-perilaku, dan kerentanan pelayanan kesehatan terhadap KLB dengan menerapkan cara-cara surveilans  epidemiologi  atau  Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) kondisi rentan KLB.

Identifikasi  timbulnya  kondisi  rentan  KLB  dapat  mendorong  upaya - upaya  pencegahan terjadinya KLB dan meningkatkan kewaspadaan berbagai pihak terhadap KLB.

1).       Identifikasi Kondisi Rentan KLB

Mengidentifikasi secara terus menerus perubahan kondisi lingkungan, kuwalitas dan kwantitas pelayanan  kesehatan,  kondisi  status kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KLB di daerah.

2).       Pemantauan Wilayah Setempat Kondisi Rentan KLB

Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan merekam data perubahan kondisi  rentan  KLB  menurut  desa  atau  kelurahan  atau  lokasi tertentu lainnya, menyusun tabel dan grafik pemantauan wilayah setempat kondisi rentan KLB.

Setiap       kondisi       rentan      KLB       dianalisis         terus      menerus       dan

sistematis untuk mengetahui secara dini adanya ancaman KLB.

3).       Penyelidikan Dugaan Kondisi Rentan KLB

Penyelidikan dugaan kondisi rentan KLB dilakukan dengan cara :

(a).      Sarana Pelayanan Kesehatan secara aktif mengumpulkan

informasi        kondisi       rentan       KLB        dari      berbagai        sumber termasuk       laporan                                                perubahan               kondisi         rentan        oleh masyarakat perorangan atau kelompok.

(b).     Di      Sarana         Pelayanan         Kesehatan,         petugas        kesehatan meneliti  serta  mengkaji  data  kondisi  rentan  KLB,  data kondisi  kesehatan  lingkungan  dan  perilaku  masyarakat, status kesehatan masyarakat, status pelayanan kesehatan.

(c).      Petugas kesehatan mewawancarai pihak-pihak terkait yang patut diduga mengetahui adanya perubahan kondisi rentan KLB.

(d).     Mengunjungi  daerah  yang  dicurigai  terdapat  perubahan kondisi rentan KLB.

b.  Deteksi Dini KLB

Deteksi dini KLB merupakan kewaspadaan terhadap timbulnya KLB dengan mengidentifikasi kasus berpotensi KLB, pemantauan wilayah setempat terhadap penyakit-penyakit berpotensi             KLB dan penyelidikan dugaan KLB.

(1).     Identifikasi Kasus Berpotensi KLB

Setiap kasus berpotensi KLB yang datang ke Unit Pelayanan Kesehatan, diwawancarai kemungkinan adanya penderita lain disekitar tempat     tinggal, lingkungan          sekolah, lingkungan perusahaan  atau  asrama  yang  kemudian  dapat  disimpulkan dugaan  adanya KLB. Adanya dugaan KLB pada suatu lokasi tertentu diikuti dengan penyelidikan.

(2).     Pemantauan Wilayah Setempat Penyakit Berpotensi KLB

Setiap Unit Pelayanan Kesehatan merekam data epidemiologi penderita penyakit berpotensi KLB menurut desa atau kelurahan.

Setiap Unit  Pelayanan  Kesehatan  menyusun  tabel  dan  grafik pemantauan  wilayah  setempat  KLB  sebagaimana  lampiran  3 grafik PWS-KLB.

Setiap  Unit  Pelayanan  Kesehatan  melakukan  analisis  terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit                                                                                             yang berpotensi  KLB  di  daerahnya  untuk  mengetahui  secara  dini adanya KLB.

Adanya dugaan peningkatan  penyakit  dan  faktor  resiko yang berpotensi KLB diikuti dengan penyelidikan.

(3).     Penyelidikan Dugaan KLB

Penyelidikan dugaan KLB dilakukan dengan cara :

(a).      Di Unit Pelayanan Kesehatan, petugas kesehatan menanyakan setiap pengunjung Unit Pelayanan Kesehatan tentang kemungkinan adanya peningkatan sejumlah penderita penyakit yang diduga KLB pada lokasi tertentu.

(b).     Di Unit Pelayanan Kesehatan, petugas kesehatan meneliti register rawat inap dan rawat jalan terhadap kemungkinan adanya   peningkatan   kasus  yang  dicurigai  pada  lokasi tertentu  berdasarkan   alamat  penderita,  umur  dan  jenis kelamin atau karakteristik lain.

(c).      Petugas  kesehatan  mewawancarai  kepala  desa,  kepala asrama             dan setiap orang yang            mengetahui keadaan masyarakat tentang adanya peningkatan penderita penyakit yang diduga KLB.

(d).     Membuka pos pelayanan di lokasi yang diduga terjadi KLB dan menganalisis data penderita berobat untuk mengetahui kemungkinan adanya peningkatan penyakit yang dicurigai.

(e).     Mengunjungi  rumah-rumah  penderita  yang  dicurigai  atau kunjungan dari rumah ke rumah terhadap semua penduduk tergantung pilihan tim penyelidikan.

c.  Deteksi  Dini  KLB  melalui  Pelaporan  Kewaspadaan  KLB  oleh Masyarakat

Laporan kewaspadaan KLB merupakan laporan adanya seorang atau sekelompok  penderita atau tersangka penderita penyakit  berpotensi KLB pada suatu daerah atau lokasi tertentu. Isi laporan kewaspadaan terdiri dari jenis penyakit; gejala-gejala     penyakit; desa/lurah, kecamatan  dan  kabupaten/kota   tempat  kejadian;  waktu  kejadian; jumlah penderita dan jumlah meninggal.

Perorangan           dan        organisasi           yang         wajib        membuat         Laporan

Kewaspadaan KLB antara lain :

(1).     Orang  yang  mengetahui  adanya  penderita  atau  tersangka penderita  penyakit berpotensi KLB, yaitu orang tua penderita atau tersangka  penderita, orang dewasa yang tinggal serumah dengan       penderita       atau tersangka             penderita, Ketua            Rukun Tetangga,  Ketua  Rukun  Warga,  Ketua  Rukun  Kampung  atau Kepala         Dukuh yang mengetahui adanya penderita tau tersangka penderita tersebut.

(2).     Petugas kesehatan yang memeriksa penderita, atau memeriksa bahan-bahan  pemeriksaan penderita penyakit berpotensi KLB, yaitu  dokter   atau   petugas  kesehatan,   dokter   hewan   yang memeriksa hewan sumber penyakit menular berpotensi KLB dan petugas laboratorium yang memeriksa spesimen penderita atau tersangka penderita penyakit berpotensi KLB.

(3).     Kepala stasiun kereta api, kepala pelabuhan laut, kepala bandar udara,  kepala  terminal  kendaraan  bermotor,  kepala  asrama, kepala sekolah, pimpinan perusahaan, kepala kantor pemerintah dan swasta, kepala Unit Pelayanan Kesehatan.

(4).     Nakhoda kapal,  pilot pesawat terbang, dan pengemudi angkutan darat.

d.  Kesiapsiagaan Menghadapi KLB

Kesiapsiagaan menghadapi KLB dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem konsultasi dan referensi, sarana penunjang, laboratorium dan anggaran biaya, strategi dan tim penanggulangan KLB serta jejaring kerja tim penanggulangan KLB Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

(1).     Kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia.

Tenaga yang harus disiapkan adalah tenaga dokter, perawat, surveilans epidemiologi, sanitarian dan entomologi serta tenaga lain  sesuai  dengan  kebutuhan.  Tenaga  ini  harus  menguasai pedoman                      penyelidikan                                    dan         penanggulangan KLB                             yang diprioritaskan di daerahnya.

Pada daerah yang sering terjadi KLB harus memperkuat sumber daya manusia sampai di Puskesmas, Rumah Sakit dan bahkan

di masyarakat, tetapi pada KLB yang jarang terjadi memerlukan peningkatan  sumber                                  daya manusia            di                 Dinas   Kesehatan Kabupaten/Kota,          Dinas                                  Kesehatan Propinsi dan             atau     di Departemen Kesehatan saja.

(2).     Kesiapsiagaan Sistem Konsultasi dan Referensi

Setiap          KLB           mempunyai           cara-cara            penyelidikan            dan penanggulangan  yang  berbeda-beda,  bahkan  setiap  daerah memiliki  pola  KLB  yang  berbeda-beda  juga.  Oleh  karena  itu, setiap daerah harus  mengidentifikasi dan bekerjasama dengan para ahli, baik para ahli setempat, Kabupaten/Kota atau Propinsi lain, nasional dan internasional, termasuk rujukan laboratorium. Kesiapsiagaan juga dilakukan dengan melengkapi  kepustakaan dengan referensi berbagai jenis penyakit berpotensi KLB.

(3).     Kesiapsiagaan Sarana Penunjang dan Anggaran Biaya

Sarana penunjang penting yang harus dimiliki adalah peralatan komunikasi,  transportasi, obat-obatan, laboratorium, bahan dan peralatan lainnya, termasuk pengadaan anggaran dalam jumlah yang memadai apabila terjadi suatu KLB.

(4).     Kesiapsiagaan Strategi dan Tim Penanggulangan KLB

Setiap            daerah            menyiapkan              pedoman             penyelidikan- penanggulangan        KLB                         dan             membentuk     tim        penyelidikan- penanggulangan KLB yang melibatkan lintas program dan Unit- Unit Pelayanan Kesehatan.

(5).     Kesiapsiagaan                    Kerjasama                 Penanggulangan                     KLB Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota;  Dinas  Kesehatan  Propinsi dan  Departemen Kesehatan melalui Ditjen PPM&PL serta unit terkait membangun jejaring kerjasama penanggulangan KLB.

e.  Tindakan Penanggulangan KLB Yang Cepat Dan Tepat.

Setiap daerah  menetapkan  mekanisme  agar  setiap  kejadian  KLB dapat terdeteksi dini dan dilakukan tindakan penanggulangan dengan cepat dan tepat.

f.     Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan SKD-KLB

Penyelenggaraan  SKD-KLB  dilaksanakan  terus  menerus  secara sistematis      di       tingkat  nasional,                            propinsi,            kabupaten/kota                  dan          di masyarakat yang membutuhkan dukungan politik dan anggaran yang memadai   di                      berbagai   tingkatan        tersebut                            untuk menjaga kesinambungan penye lenggaraan dengan kinerja yang tinggi.

g.  Pengembangan SKD-KLB darurat

Apabila       diperlukan       untuk      menghadapi        ancaman        terjadinya       KLB penyakit                             tertentu yang sangat serius dapat dikembangkan dan atau ditingkatkan  SKD-KLB  penyakit  tertentu  dan  dalam  periode  waktu terbatas dan wilayah terbatas.

D. Peran Unit SKD-KLB dan Mekanisme Kerja

Departemen        Kesehatan,         Dinas       Kesehatan        Propinsi,      Dinas        Kesehatan Kabupaten/Kota,  Unit  Pelayanan  Kesehatan  termasuk  UPT  Depkes  dan daerah serta anggota masyarakat perorangan dan kelompok berperan dalam penyelenggaraan                       SKD-KLB       bekerjasama               dengan            sektor   terkait                     di wilayahnya. Peran  tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan teknis SKD-KLB dan upaya untuk memperkuat kinerja SKD-KLB.

1.  Peran Departemen Kesehatan

a.  Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Departemen Kesehatan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : (1).        Membangun  jejaring  kerja  dalam                                                                             pengumpulan,  pengolahan

data dan informasi penyakit berpotensi KLB dan kondisi rentan

KLB secara  nasional  dengan  Dinas  Kesehatan  Propinsi  dan Dinas   Kesehatan  Kabupaten/Kota  serta  antar  jejaring  SKD lainnya.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap  perkembangan  penyakit  berpotensi  KLB  dan  faktor- faktor risikonya, untuk mengidentifikasi adanya ancaman KLB di Indonesia atau pada beberapa wilayah tertentu.

(3).     Melaksanakan penyelidikan lebih luas terhadap kondisi rentan KLB,   kualitas   penyelenggaraan  penanggulangan  KLB,  serta kualitas kerjasama dalam jejaring SKD-KLB.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Departemen Kesehatan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : (1).        Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB

dan  adanya  ancaman  KLB  kepada  program/sektor  ditingkat nasional, Dinas Kesehatan Propinsi, dan kabupaten/kota secara periodik.

(2).     Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan     mendesak,         maka                dalam                     waktu        secepat-cepatnya memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB  kepada program terkait di  lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, dan sektor terkait nasional.

(3).     Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB dan    adanya                 ancaman             KLB           dalam                          jangka  panjang                untuk mendorong       kesiapsiagaan    KLB             di               lingkungan         Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan lintas sektor nasional secara teratur setiap tahun.

c.  Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Departemen Kesehatan beserta UPTnya menyelenggarakan kegiatan: (1).        Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas

terhadap kondisi rentan KLB

(2).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap KLB atau dugaan adanya KLB

(3).     Mendorong  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap  KLB serta      pelaksanaan       upaya-upaya    pencegahan          KLB                             melalui perbaikan kondisi rentan KLB di Propinsi

(4).     Apabila diperlukan melakukan penyiapan tim penyelidikan dan penanggulangan KLB nasional, penyiapan cadangan obat dan sarana        penunjang                                     penyelidikan       dan                     penanggulangan                               KLB nasional,  seta  penyiapan  media  komunikasi  dan  konsultasi, penyiapan  jejaring  SKD-KLB dan                                                      pedoman  penyelidikan dan penanggulangan  KLB  serta  tata  cara  pelaporannya  secara nasional

(5).     Menjalin kemitraan lintas sektor terkait nasional dalam upaya pencegahan KLB melalui perbaikan kondisi rentan KLB .

d.  Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan SKD-KLB

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan SKD-KLB dengan kinerja yang tinggi, maka Departemen Kesehatan :

(1).     Mengupayakan               dukungan             kebijakan             dan           anggaran penyelenggaraan SKD-KLB secara nasional.

(2).     Melaksanakan         pembinaan        dan      asistensi        teknis      penyeleng- garaan SKD-KLB .

e.  Pengembangan Teknologi SKD-KLB

(1).     Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi SKD- KLB serta penanggulangan KLB.

(2).     Pengembangan teknologi diagnostik.

f.     Menyusun peraturan perundangan

Menyusun pedoman  SKD-KLB  dan  penanggulangan  KLB  masing- masing penyakit berpotensi KLB secara nasional.

g.  Pengembangan dan atau peningkatan SKD-KLB darurat

Untuk menghadapi ancaman serangan KLB penyakit tertentu yang sangat  serius     dapat                                     mengembangkan         SKD-KLB penyakit tertentu yang  baru  atau  meningkatkan                                     SKD-KLB penyakit  tertentu  yang sudah ada, pada wilayah tertentu dan periode waktu tertentu.

2.  Peran Dinas Kesehatan Propinsi

a.  Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Dinas       Kesehatan        Propinsi        menyelenggarakan           kegiatan        sebagai berikut :

(1).     Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penyakit  berpotensi  KLB  dan  kondisi  rentan  KLB  di  daerah propinsi     dengan         bekerjasama          dengan Dinas     Kesehatan Kabupaten/Kota dan Departemen Kesehatan.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap  perkembangan  penyakit  berpotensi  KLB  dan  faktor-faktor        risikonya,             sehingga              dapat mengidentifikasi              adanya ancaman KLB di daerah propinsi atau pada beberapa wilayah kabupaten/kota tertentu.

(3).     Melaksanakan penyelidikan lebih luas terhadap kondisi rentan KLB,  kajian  kualitas  penyelenggaraan  penanggulangan  KLB, serta kajian kualitas kerjasama dalam jejaring SKD-KLB.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Dinas       Kesehatan        Propinsi        menyelenggarakan           kegiatan        sebagai berikut :

(1).     Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB dan adanya ancaman KLB kepada program terkait di lingkungan Dinas Kesehatan  Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan sektor terkait di daerah propinsi secara teratur setiap bulan.

(2).     Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan     mendesak,         maka                dalam                     waktu        secepat-cepatnya memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada program terkait di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi dan sektor terkait di daerah propinsi,  Dinas Kesehatan Propinsi berbatasan dan Departemen Kesehatan.

(3).     Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB dan    adanya ancaman              KLB             dalam          jangka              panjang                  untuk mendorong kesiapsiagaan KLB di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  lintas  sektor propinsi secara teratur setiap tahun.

c.  Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Dinas Kesehatan Propinsi menyelenggarakan kegiatan :

(1).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap kondisi rentan KLB

(2).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap dugaan adanya KLB

(3).     Mendorong  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap  KLB serta      pelaksanaan       upaya-upaya    pencegahan          KLB                             melalui perbaikan kondisi rentan KLB di Kabupaten/Kota

(4).     Apabila  diperlukan  kesiapsiagaan  terhadap  KLB,  melakukan penyiapan  tim penyelidikan dan penanggulangan KLB propinsi, penyiapan cadangan  obat dan sarana penunjang penyelidikan dan penanggulangan KLB propinsi, penyiapan media komunikasi dan  konsultasi,  penyiapan  jejaring  SKD-KLB dan penyusunan pedoman penyelidikan dan penanggulangan KLB serta tata cara pelaporannya di daerah propinsi.

(5).     Menjalin kemitraan lintas sektor terkait di propinsi dalam upaya pencegahan KLB melalui perbaikan kondisi rentan KLB.

d.  Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan SKD-KLB

Untuk      menjaga        kesinambungan           penyelenggaraan           SKD-KLB           di

Propinsi dengan kinerja yang tinggi, maka Dinas Kesehatan :

(1).     Mengupayakan            dukungan  politik  dan  anggaran  penyeleng- garaan SKD-KLB di Propinsi

(2).     Melaksanakan         pembinaan        dan      asistensi        teknis      penyeleng- garaan SKD-KLB di Kabupaten/Kota

(3).       Menyusun         peraturan               dan       pedoman               SKD-KLB            dan penanggulangan KLB di propinsi.

3.   Peran Kantor Kesehatan Pelabuhan

a.  Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

(1).     Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penyakit berpotensi KLB dan kondisi rentan KLB di daerah kerja Kantor  Kesehatan   Pelabuhan  dengan  bekerjasama  dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Propinsi serta kerjasama antar negara.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap  perkembangan  penyakit  berpotensi  KLB  dan  faktor- faktor   risikonya,                         sehingga      dapat                   mengidentifikasi                      adanya ancaman  KLB  di  daerah  kerja  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan serta diseluruh wilayah Indonesia.

(3).     Melaksanakan penyelidikan lebih luas terhadap kondisi rentan KLB,   kualitas   penyelenggaraan  penanggulangan  KLB,  serta kualitas kerjasama dalam jejaring SKD-KLB.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

(1).     Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB dan adanya ancaman KLB kepada program terkait di lingkungan Dinas Kesehatan  Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan dilingkungan                      daerah kerja  Kantor Kesehatan Pelabuhan secara teratur setiap bulan.

(2).     Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan     mendesak,         maka                dalam     waktu    secepat-cepatnya memberikan  peringatan kewaspadaan dini KLB                kepada Dinas Kesehatan   Kabupaten/Kota,        Dinas          Kesehatan      Propinsi, dilingkungan  daerah  kerja  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  dan Departemen Kesehatan.

(3).     Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB dan    adanya ancaman              KLB             dalam          jangka              panjang                  untuk mendorong kesiapsiagaan KLB dilingkungan daerah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan secara teratur setiap tahun.

c.  Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan kegiatan :

(1).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap kondisi rentan KLB di daerah kerja KKP

(2).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap dugaan adanya KLB di daerah kerja KKP

(3).     Mendorong  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap  KLB serta      pelaksanaan       upaya-upaya    pencegahan          KLB                             melalui perbaikan kondisi rentan KLB di daerah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

(4).     Kesiapsiagaan             terhadap         KLB,          terutama         penyiapan          tim penyelidikan  dan  penanggulangan  KLB,  penyiapan  cadangan obat dan  sarana penunjang penyelidikan dan penanggulangan KLB, penyiapan  media  komunikasi dan konsultasi, penyiapan jejaring SKD-KLB.

(5).     Menjalin kemitraan lintas sektor terkait di daerah kerja Kantor Kesehatan  Pelabuhan dalam upaya pencegahan KLB melalui perbaikan kondisi rentan KLB.

4.  Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a.   Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Dinas         Kesehatan          Kabupaten/Kota          menyelenggarakan            kegiatan sebagai berikut :

(1).     Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penyakit  berpotensi  KLB  dan  kondisi  rentan  KLB  di  daerah kabupaten/kota  dengan  bekerjasama  dengan  Unit  Pelayanan Kesehatan di kabupaten/kota.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap  perkembangan  penyakit  berpotensi  KLB  dan  faktor- faktor   risikonya,                         sehingga      dapat                   mengidentifikasi                      adanya ancaman KLB di daerah kabupaten/kota atau pada beberapa wilayah puskesmas tertentu.

(3).     Melaksanakan penyelidikan lebih luas terhadap kondisi rentan KLB,   kualitas   penyelenggaraan  penanggulangan  KLB,  serta kualitas kerjasama dalam jejaring SKD-KLB.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Dinas         Kesehatan          Kabupaten/Kota          menyelenggarakan            kegiatan sebagai berikut :

(1).     Menyebarluaskan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB  dan  adanya  ancaman  KLB  kepada  program  terkait  di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan sektor terkait di kabupaten/kota secara teratur setiap bulan.

(2).     Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan          mendesak,    maka                     dalam                                       waktu     secepat-cepatnya memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB  kepada program terkait  dilingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  sektor terkait                      kabupaten/kota,           Unit         Pelayanan           Kesehatan           di Kabupaten/Kota,  Dinas  Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berbatasan dan masyarakat

(3).     Memberikan informasi perkembangan penyakit berpotensi KLB dan    adanya ancaman              KLB             dalam          jangka              panjang                  untuk mendorong kesiapsiagaan KLB secara teratur setiap tahun.

c.  Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan :

(1).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap kondisi rentan KLB, terutama pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kondisi rentan KLB di kabupaten/kota.

(2).     Peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini KLB dengan penyelenggaraan                                               pemantauan         wilayah        setempat        penyakit berpotensi KLB di kabupaten/kota

(3).     Penyelidikan  lebih  luas  terhadap  dugaan  adanya  KLB  untuk mendorong upaya-upaya penyelidikan dan penanggulangan KLB yang lebih cepat dan tepat

(4).     Mendorong       kewaspadaan,         kesiapsiagaan           dan      upaya-upaya pencegahan KLB di Unit Pelayanan Kesehatan dan masyarakat

(5).     Kesiapsiagaan  menghadapi   KLB,             terutama               penyiapan    tim penyelidikan                     dan                          penanggulangan         KLB        Kabupaten/Kota, penyiapan            cadangan                              obat dan sarana            penunjang              upaya penyelidikan                            dan                              penanggulangan            KLB,   penyiapan media komunikasi              dan        konsultasi,                              dan           penyusunan              pedoman penyelidikan     dan            penanggulangan                                 KLB        serta              tata         cara pelaporannya di kabupaten/kota.

(6).     Menjalin kemitraan lintas sektor terkait di kabupaten/kota dalam upaya pencegahan KLB melalui perbaikan kondisi rentan KLB.

d.  Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan SKD-KLB

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan SKD-KLB dengan kinerja yang tinggi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota :

(1).     Mengupayakan            dukungan  politik  dan  anggaran  penyeleng- garaan SKD-KLB di Kabupaten/Kota

(2).     Melaksanakan         pembinaan        dan      asistensi        teknis      penyeleng- garaan SKD-KLB di Unit Pelayanan Kesehatan

(3). Menyusun peraturan dan pedoman SKD-KLB dan penanggulangan KLB di kabupaten / kota.

e.  Pengembangan SKD-KLB Darurat

5.  Peran Puskesmas

a.  Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Puskesmas menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

(1).     Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penyakit  berpotensi  KLB  dan  kondisi  rentan  KLB  di  daerah Puskesmas.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB dan faktor-faktor            risikonya,             sehingga              dapat mengidentifikasi              adanya ancaman KLB di daerah Puskesmas.

(3).     Melaksanakan penyelidikan lebih luas terhadap kondisi rentan

KLB.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan mendesak,            maka   dalam                    waktu                  secepat-cepatnya,  Puskesmas memberikan  peringatan  kewaspadaan  dini  KLB            kepada  program terkait  di                lingkungan              Puskesmas,                        dan        sektor     terkait      wilayah Puskesmas,  termasuk  Rumah  Sakit,  klinik  dan  masyarakat,  serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

c.  Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Puskesmas melaksanakan kegiatan :

(1).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  dan  penyelidikan  lebih  luas terhadap   kondisi  rentan  KLB  dan  mendorong  upaya-upaya pencegahan                   KLB.                    Kegiatan     surveilans                                   dimaksud                         adalah pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kondisi rentan KLB di wilayah puskesmas.

(2).     Peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini KLB dengan penyelenggaraan                                               pemantauan         wilayah        setempat        penyakit berpotensi KLB di puskemas dan puskesmas pembantu

(3).     Penyelidikan lebih luas terhadap dugaan adanya KLB

(4).     Melaksanakan penyuluhan serta mendorong kewaspadaan KLB

di Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, Klinik dan masyarakat

(5).     Kesiapsiagaan      menghadapi              KLB,        terutama       penyiapan        tim penyelidikan             dan                                   penanggulangan        KLB      Puskesmas    yang merupakan bagian dari tim penyelidikan dan penanggulangan KLB Kabupaten/Kota.

6.  Peran Rumah Sakit

a.  Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Rumah Sakit melaksanakan kegiatan :

(1).     Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesakitan dan kematian penyakit berpotensi KLB di Rumah Sakit.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap  perkembangan penyakit berpotensi KLB yang ada di Rumah Sakit, sehingga dapat mengidentifikasi adanya ancaman KLB di daerah Kabupaten/Kota tertentu.

(3)       Melakukan kajian kemampuan rumah sakit dalam melaksanakan

SKD-KLB dan penanggulangan KLB.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan mendesak,         maka     dalam                               waktu     secepat-cepatnya  Rumah                                Sakit memberikan Peringatan kewaspadaan dini KLB  kepada unit terkait di lingkungan  Rumah  Sakit,  dan  melaporkannya  ke  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat ancaman KLB.

c.  Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Rumah Sakit melaksanakan kegiatan :

(1).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  untuk  deteksi  dini  KLB  di Rumah   Sakit      dengan                      melaksanakan           pemantauan             wilayah setempat penyakit berpotensi KLB di rumah sakit.

(2).     Penyelidikan        lebih      luas      terhadap       dugaan       adanya        KLB       di lingkungan rumah sakit.

(3).     Melaksanakan  penyuluhan  kepada  petugas  dan  pengunjung rumah sakit serta mendorong kewaspadaan KLB di rumah sakit.

(4).     Kesiapsiagaan            menghadapi         KLB,        terutama       penyiapan         tim penyelidikan  dan  penanggulangan  KLB  di  rumah  sakit  yang merupakan  bagian dari tim penyelidikan dan penanggulangan KLB Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

7.  Peran Laboratorium

a.  Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Laboratorium melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

(1).     Melaksanakan           pengumpulan          dan       pengolahan          data        hasil pemeriksaan laboratorium penyakit berpotensi KLB.

(2).     Melakukan kajian epidemiologi terus menerus secara sistematis terhadap  perkembangan penyakit berpotensi KLB berdasarkan hasil pemeriksaan  laboratorium, sehingga dapat mengidentifikasi               adanya ancaman              KLB         di            daerah

Kabupaten/Kota tertentu.

b.  Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB yang sangat penting dan mendesak,         maka     dalam                                waktu      secepat-cepatnya   laboratorium memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB  kepada unit terkait di lingkungan  laboratorium,  dan  melaporkannya  ke  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota tertentu yang mendapat ancaman KLB.

c.  Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB

Laboratorium melaksanakan kegiatan :

(1).     Peningkatan  kegiatan  surveilans  untuk  deteksi  dini  KLB  di laboratorium       dengan                                    melaksanakan                                    pemantauan          wilayah setempat  penyakit  berpotensi  KLB  berdasarkan  pemeriksaan laboratorium.

(2).     Penyelidikan          lebih       luas        terhadap        dugaan         adanya         KLB

dilingkungan laboratorium.

(3).     Melaksanakan penyuluhan serta mendorong kewaspadaan KLB

di laboratorium.

(4).     Kesiapsiagaan            menghadapi         KLB,        terutama       penyiapan         tim penyelidikan KLB di laboratorium yang merupakan bagian dari tim  penyelidikan  dan  penanggulangan  KLB  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota.

8.  Peran Klinik

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB oleh klinik adalah :

a.         Peningkatan           kegiatan          pemantauan          perkembangan    penyakit berpotensi KLB dari penderita yang berobat, sebagai salah satu cara deteksi  dini  KLB  di  klinik  dan  melaporkan  adanya  dugaan  KLB kepada  Dinas          Kesehatan               Kabupaten/Kota atau         Puskesmas setempat sebagai laporan Kewaspadaan KLB.

b.        Melaksanakan penyuluhan serta mendorong kewaspadaan KLB di

Klinik dan masyarakat.

c.         Kesiapsiagaan            menghadapi        KLB,       terutama       penyiapan        tenaga, obatan-obatan, laboratorium dan tempat perawatan.

9.  Peran Masyarakat

Kewaspadaan          dan      kesiapsiagaan           terhadap       KLB        oleh      masyarakat perorangan atau kelompok adalah :

a.         Peningkatan kegiatan pemantauan perubahan kondisi rentan KLB.

b.        Peningkatan           kegiatan          pemantauan           perkembangan            penyakit berpotensi  KLB  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai salah satu  cara deteksi dini KLB oleh masyarakat dan melaporkan adanya dugaan KLB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Puskesmas setempat sebagai laporan Kewaspadaan KLB.

c.         Melaksanakan penyuluhan serta mendorong kewaspadaan KLB di tengah-tengah masyarakat.

d.        Kesiapsiagaan  menghadapi  KLB,  terutama  identifikasi  penderita, pengenalan       tata        laksana                                 kasus   dan                rujukan,  serta    upaya pencegahan dan atau perbaikan kondisi rentan.

IV. Indikator Kinerja

1.  Kajian dan peringatan kewaspadaan dini KLB secara teratur setidak-tidaknya setiap  bulan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan.

2.  Terselenggaranya  deteksi  dini  KLB  penyakit  berpotensi  KLB  prioritas  di

Puskesmas, Rumah Sakit dan laboratorium.

3.  Kegiatan  penyelidikan  dan  penanggulangan  KLB  yang  cepat  dan  tepat terlaksana kurang dari 24 jam sejak teridentifikasi adanya KLB atau dugaan KLB.

4.  Tidak terjadi KLB yang besar dan berkepanjangan.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi